Jangan malu bermimpi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mewujudkan mimpinya. Pernyataan ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya menanggapi kajian yang dibuat oleh Yayasan Indonesia Forum (YIF) pekan lalu. Yayasan yang dipimpin bos Trans TV Chairul Tanjung itu yakin Indonesia pada tahun 2030 akan masuk lima besar dunia dalam pendapatan perkapita. Meski itu dengan berbagai syarat seperti ekonomi tumbuh rata-rata 7,62 persen.
Ketika mimpi ini dilontarkan, sambutan pesimis datang dari berbagai kalangan. Beberapa pengamat ekonomi menyebut cita-cita masuk lima besar dunia sebagai negara maju adalah mustahil. Apalagi di rezim orde baru cita-cita Indonesia menjadi negara maju sudah pernah diapungkan, tetapi gagal. Perekonomian Indonesia justru kini malah terpuruk dan bisa disejajarkan dengan negara miskin lain.
Tapi tunggu dulu, bukankah berbagai keajaiban buatan manusia di bumi ini berawal dari sebuah mimpi? Penjelajahan di luar angkasa tidak pernah terjadi, jika tidak ada orang yang bermimpi dan yakin bahwa manusia bisa melakukan itu. Pesawat terbang tidak akan pernah tercipta bila tidak ada orang yang bermimpi manusia bisa tebang seperti burung. Teknologi pesan pendek melalui telepon genggam atau sms tidak pernah tercipta bila tidak ada orang bermimpi membuat alat komunikasi jarak jauh bagi orang yang tidak mampu mendengar.
Kesalahan mungkin bukan terletak dari cita-cita atau mimpi yang diucapkan, tapi bagaimana usaha mewujudkan mimpi-mimpi itu. Di rezim orde baru umpamanya, cita-cita menjadi negara maju dibangun dengan fondasi ekonomi yang rapuh. Subsidi besar-besaran dilakukan untuk membuat harga minyak murah, bank mengucurkan kredit tanpa memperdulikan sama sekali prinsip kehati-hatian. Dan jangan lupa praktek KKN yang merajalela hampir di semua sektor pada saat itu.
Kini Presiden SBY di sisa masa pemerintahannya atau masa jabatan kedua kalau dia terpilih lagi, punya kesempatan membangun fondasi lebih baik untuk menjadikan Indonesia sejajar dengan negara maju pada 2030. Ada banyak cara membangun fondasi itu, misalnya angka kemiskinan harus dikurangi secara drastis, begitu juga pengangguran. Pelayanan publik diperbaiki, sehingga masyarakat bisa mengurus berbagai keperluan dengan lebih cepat dan tanpa harus membayar pungutan liar. Uang hasil pajak tidak dikorup tapi dipergunakan benar-benar untuk kepentingan rakyat. Dan aparat hukum bekerja secara profesional.
Kalau fondasi sudah dibangun baik, menjadikan Indonesia sebagai negara maju bukan lagi sebuah mimpi yang tidak mungkin tercapai.
Monday, March 26, 2007
Saturday, March 24, 2007
Menghapus Curiga
Kenapa berbeda agama membuat kita menjadi saling curiga? Dari Nanggroe Aceh Darussalam kita mendengar kabar, pemuatan gambar gereja dan salib pada buku Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia menjadi sebuah permasalahan serius. DPRD dan kalangan ulama memprotes peredaran buku itu. Mereka beranggapan ada upaya menyesatkan umat Islam dengan peredaran buku itu. Muncul kemudian isu kristenisasi, sampai polisi lalu memutuskan menarik buku itu dari peredaran.
Tapi mari kita sekarang berfikir jernih. Apa hanya karena sampul buku, apapun bentuknya, orang kemudian bisa berubah memeluk agama lain? Sebagai perbandingan saja, ada banyak sekali album musik penyanyi atau grup barat yang covernya memakai lambang salib atau lambang agama lain dijual di Indonesia. Atau lebih ekstrem, ada banyak sekali film yang mengambil gambar di gereja atau rumah ibadah lain seperti kuil shaolin. Tapi tidak pernah rasanya ada orang yang berpindah ke agama Budha gara-gara melihat film kungfu Shaolin.
Di Indonesia, hubungan antar agama memang dianggap sebagai sesuatu yang sensitif. Lantaran dianggap terlalu sensitif, banyak orang takut membicarakan terbuka soal ini. Akibatnya yang muncul adalah berbagai kecurigaan. Parahnya, para pemuka agama yang seharusnya menjadi pembimbing umat justru membakar kecurigaan-kecurigaan itu dengan dakwah provokatif. Hasilnya kemudian adalah gesekan antar warga dengan latar belakang agama yang terjadi di banyak daerah di Indonesia.
Karena itu, sudah saatnya kita menghapus rasa curiga yang muncul antar umat beragama. Beberapa upaya sebenarnya sudah dilakukan, meski belum pada skala yang besar dan tanpa terlalu banyak sorotan.
Salah satunya adalah apa yang dilakukan Pimpinan Pondok Pesantren Shiratul Fuqoha, Sepanjang, Malang, Jawa Timur, Muhammad Najib Ghoni. Gus Najib, begitu ia akrab disapa, mencoba membangun pengertian antar umat beragama dengan cara unik. Secara rutin ia mengirimkan santri-santrinya untuk tinggal di gereja, pura atau tempat ibadah agama lain. Disana mereka diminta mengamati dan berdialog dengan pemeluk agama tempat para santri itu tinggal. Sebaliknya, Gus Najib juga menerima para pemeluk agama lain yang ingin mondok di pesantrennya. Program yang sudah berlangsung selama delapan tahun ini bisa dibilang sukses. Karena dialog antar mereka yang berbeda agama benar-benar terjadi. Sehingga sedikit demi sedikit kecurigaan yang tertanam antar masing-masing pemeluk agama berbeda terkikis.
Tapi tentu saja Gus Najib tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri. Perlu ada usaha-usaha sama yang dilakukan di berbagai daerah untuk menjalin dialog antar umat berbeda agama, menghapuskan berbagai kecurigaan yang ada. Sehingga suatu saat nanti, konflik dengan latar belakang agama hanya diingat sebagai sebuah sejarah kelam bangsa Indonesia dan tidak akan pernah terjadi lagi.
Tapi mari kita sekarang berfikir jernih. Apa hanya karena sampul buku, apapun bentuknya, orang kemudian bisa berubah memeluk agama lain? Sebagai perbandingan saja, ada banyak sekali album musik penyanyi atau grup barat yang covernya memakai lambang salib atau lambang agama lain dijual di Indonesia. Atau lebih ekstrem, ada banyak sekali film yang mengambil gambar di gereja atau rumah ibadah lain seperti kuil shaolin. Tapi tidak pernah rasanya ada orang yang berpindah ke agama Budha gara-gara melihat film kungfu Shaolin.
Di Indonesia, hubungan antar agama memang dianggap sebagai sesuatu yang sensitif. Lantaran dianggap terlalu sensitif, banyak orang takut membicarakan terbuka soal ini. Akibatnya yang muncul adalah berbagai kecurigaan. Parahnya, para pemuka agama yang seharusnya menjadi pembimbing umat justru membakar kecurigaan-kecurigaan itu dengan dakwah provokatif. Hasilnya kemudian adalah gesekan antar warga dengan latar belakang agama yang terjadi di banyak daerah di Indonesia.
Karena itu, sudah saatnya kita menghapus rasa curiga yang muncul antar umat beragama. Beberapa upaya sebenarnya sudah dilakukan, meski belum pada skala yang besar dan tanpa terlalu banyak sorotan.
Salah satunya adalah apa yang dilakukan Pimpinan Pondok Pesantren Shiratul Fuqoha, Sepanjang, Malang, Jawa Timur, Muhammad Najib Ghoni. Gus Najib, begitu ia akrab disapa, mencoba membangun pengertian antar umat beragama dengan cara unik. Secara rutin ia mengirimkan santri-santrinya untuk tinggal di gereja, pura atau tempat ibadah agama lain. Disana mereka diminta mengamati dan berdialog dengan pemeluk agama tempat para santri itu tinggal. Sebaliknya, Gus Najib juga menerima para pemeluk agama lain yang ingin mondok di pesantrennya. Program yang sudah berlangsung selama delapan tahun ini bisa dibilang sukses. Karena dialog antar mereka yang berbeda agama benar-benar terjadi. Sehingga sedikit demi sedikit kecurigaan yang tertanam antar masing-masing pemeluk agama berbeda terkikis.
Tapi tentu saja Gus Najib tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri. Perlu ada usaha-usaha sama yang dilakukan di berbagai daerah untuk menjalin dialog antar umat berbeda agama, menghapuskan berbagai kecurigaan yang ada. Sehingga suatu saat nanti, konflik dengan latar belakang agama hanya diingat sebagai sebuah sejarah kelam bangsa Indonesia dan tidak akan pernah terjadi lagi.
Last King of Scotland
Kekuasaan tanpa batas menyebabkan bencana. Itulah inti cerita film Last King of Scotland. Film yang baru meraih piala Oscar untuk pemain terbaik ini diangkat dari kisah nyata Idi Amin, diktator Uganda yang berkuasa di negara itu tahun 1971 sampai 1979.
Ketika pertama kali berkuasa, lewat kudeta terhadap Presiden Apolo Milton Obote, Idi Amin sebetulnya seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya. Pemimpin negara lain dan media internasional menyebut Idi Amin sebagai pemimpin Afrika yang kharismatik dan populer. Tapi itu tidak lama. Kekuasaan tanpa kontrol yang dimiliki Idi Amin membuat pemimpin yang sebelumnya dicintai rakyat itu, berubah menjadi seorang diktator kejam.
Lembaga hak asasi internasional mencatat, selama berkuasa Idi Amin membunuh 300 ribu lebih rakyat Uganda. Ada juga yang menyebut angka 500 ribu orang. Orang orang yang menjadi korban itu, dicap sebagai pemberontak atau pengikut presiden sebelumnya.
Idi Amin kemudian juga mendeklarasikan perang ekonomi terhadap warga Uganda keturunan Asia. Tujuh puluh ribu warga keturunan Asia yang memiliki paspor Inggris diusir dari negara itu. Amin menuduh warga keturunan Asia merusak perekonomian Uganda. Tuduhan yang tentu saja tak pernah dibuktikan kebenarannya.
Indonesia juga pernah dipimpin kepala negara yang memiliki kekuasaan hampir tak terbatas. Pemerintahan orde baru dan orde lama, pernah berlangsung tanpa kontrol publik. Orang-orang yang dianggap terlalu kritis pada pemerintah dapat ditangkap dan dipenjarakan tanpa pengadilan. Bahkan, ada yang diculik dan sampai sekarang tidak pernah diketahui nasibnya. Parlemen dibuat mandul dan media dibungkam.
Sejak Reformasi 1998, media dan parlemen sebetulnya dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Tapi ada saja orang orang yang ingin mengembalikan keadaan menjadi seperti sebelum reformasi. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang membatasi kebebasan siaran. Menteri ini juga terus berusaha mengubah undang-undang pers, yang selama ini jadi jaminan kebebasan informasi. Revisi Undang Undang Pers dapat diduga mewakili kepentingan pemerintah yang ingin menguatkan kontrol terhadap media.
Kepada para pemimpin negeri yang alergi dikontrol, kita ingatkan kembali bahaya kekuasaan yang tanpa batas. Sebuah pemerintahan perlu diawasi oleh masyarakatnya. Publik perlu dijamin kebebasannya untuk mengawasi pemerintahan. Usaha usaha yang ditujukan untuk menghambat atau menghapus fungsi kontrol itu, dapat menyebabkan bencana. Apa yang terjadi di Indonesia sebelum reformasi, dan juga di Uganda pada masa Idi Amin, harusnya menjadi pelajaran buat kita. Tak boleh terulang lagi.
Ketika pertama kali berkuasa, lewat kudeta terhadap Presiden Apolo Milton Obote, Idi Amin sebetulnya seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya. Pemimpin negara lain dan media internasional menyebut Idi Amin sebagai pemimpin Afrika yang kharismatik dan populer. Tapi itu tidak lama. Kekuasaan tanpa kontrol yang dimiliki Idi Amin membuat pemimpin yang sebelumnya dicintai rakyat itu, berubah menjadi seorang diktator kejam.
Lembaga hak asasi internasional mencatat, selama berkuasa Idi Amin membunuh 300 ribu lebih rakyat Uganda. Ada juga yang menyebut angka 500 ribu orang. Orang orang yang menjadi korban itu, dicap sebagai pemberontak atau pengikut presiden sebelumnya.
Idi Amin kemudian juga mendeklarasikan perang ekonomi terhadap warga Uganda keturunan Asia. Tujuh puluh ribu warga keturunan Asia yang memiliki paspor Inggris diusir dari negara itu. Amin menuduh warga keturunan Asia merusak perekonomian Uganda. Tuduhan yang tentu saja tak pernah dibuktikan kebenarannya.
Indonesia juga pernah dipimpin kepala negara yang memiliki kekuasaan hampir tak terbatas. Pemerintahan orde baru dan orde lama, pernah berlangsung tanpa kontrol publik. Orang-orang yang dianggap terlalu kritis pada pemerintah dapat ditangkap dan dipenjarakan tanpa pengadilan. Bahkan, ada yang diculik dan sampai sekarang tidak pernah diketahui nasibnya. Parlemen dibuat mandul dan media dibungkam.
Sejak Reformasi 1998, media dan parlemen sebetulnya dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Tapi ada saja orang orang yang ingin mengembalikan keadaan menjadi seperti sebelum reformasi. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang membatasi kebebasan siaran. Menteri ini juga terus berusaha mengubah undang-undang pers, yang selama ini jadi jaminan kebebasan informasi. Revisi Undang Undang Pers dapat diduga mewakili kepentingan pemerintah yang ingin menguatkan kontrol terhadap media.
Kepada para pemimpin negeri yang alergi dikontrol, kita ingatkan kembali bahaya kekuasaan yang tanpa batas. Sebuah pemerintahan perlu diawasi oleh masyarakatnya. Publik perlu dijamin kebebasannya untuk mengawasi pemerintahan. Usaha usaha yang ditujukan untuk menghambat atau menghapus fungsi kontrol itu, dapat menyebabkan bencana. Apa yang terjadi di Indonesia sebelum reformasi, dan juga di Uganda pada masa Idi Amin, harusnya menjadi pelajaran buat kita. Tak boleh terulang lagi.
Friday, March 9, 2007
Janji SBY
Mungkin kita harus mengingatkan kembali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan janjinya. Di akhir tahun 2006 SBY berjanji, tahun 2007 akan bekerja dengan lebih konkret serta menggunakan bahasa terang. Tidak boleh ada dusta lagi diantara kita, katanya.
Tapi belum 3 bulan janji itu diucapkan, kita belummelihat tanda-tanda SBY menepati janji. Ambil contoh kasus termutakhir, konflik antara Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan KPK. Komisi anti korupsi ini sebelumnya memeriksa Yusril dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pemindai sidik jari. Dalam pemeriksaan itu ditemukan Yusril ketika menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM menyetujui penunjukan langsung pengadaan alat pemindai itu tanpa persetujuan presiden. Tapi Yusil lantas balik menyerang soal penunjukan langsung pengadaan alat penyadap KPK, meski kita tahu pengadaan alat itu ternyata sudah disetujui presiden atas rekomendasi Yusril sebagai Menteri Sekretaris Negara.
Apa yang dilakukan Pesiden menghadapi perseteruan itu? Tak ada ketegasan siapa yang bersalah.
Contoh lain adalah soal desakan pengunduran diri Menteri Perhubungan Hatta Radjasa. Setelah terjadi berbagai kecelakaan transportasi umum, muncul desakan agar Hatta meletakkan jabatannya. Tapi Hatta menyerahkan semuanya kepada presiden. Lalu apa jawaban presiden? Diam, setidaknya hingga saat ini.
Banyak pengamat mengatakan, SBY terlihat begitu peragu karena ia ingin menyenangkan semua pihak. Ia sadar posisinya lemah di DPR. Partai Demokrat yang sejak awal mendukung SBY hanya berada di posisi kelima dalam perolehan kursi DPR. Partai Demokrat hanya memperoleh 57 kursi, berbeda jauh dengan urutan pertama Partai Golkar yang mendapat 128 kursi. Ini membuat SBY berusaha sekuat mungkin menjaga koalisi partai yang selama ini mendukung pemerintahannya. Wajar jika kemudian Wakil Presiden dan Ketua Partai Golkar Jusuf Kalla dengan jumawa di depan anggota legislatif Partai Demokrat mengajari SBY, apa yang harus dilakukan jika ingin terpilih lagi sebagai presiden pada 2009.
Presiden barangkali perlu diingatkan, ia menduduki jabatan orang nomer satu karena dipilih oleh 60 persen warga yang menggunakan hak pilihnya pada 2004. Bukan semata-mata dukungan partai-partai politik. Karena itu Presiden tak perlu menyenangkan semua pihak. Sikap ragu-ragu yang selama ini ditunjukkan SBY, justru akan membuat sang presiden kehilangan popularitas di mata pemilihnya. Tentu SBY tidak suka itu terjadi jika ingin terpilih kembali di pemilihan presiden 2009.
Kita ingatkan sekali lagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memenuhi janjinya. Bekerja lebih konkret, menggunakan bahasa terang, tidak ada lagi dusta diantara kita.
Tapi belum 3 bulan janji itu diucapkan, kita belummelihat tanda-tanda SBY menepati janji. Ambil contoh kasus termutakhir, konflik antara Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan KPK. Komisi anti korupsi ini sebelumnya memeriksa Yusril dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pemindai sidik jari. Dalam pemeriksaan itu ditemukan Yusril ketika menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM menyetujui penunjukan langsung pengadaan alat pemindai itu tanpa persetujuan presiden. Tapi Yusil lantas balik menyerang soal penunjukan langsung pengadaan alat penyadap KPK, meski kita tahu pengadaan alat itu ternyata sudah disetujui presiden atas rekomendasi Yusril sebagai Menteri Sekretaris Negara.
Apa yang dilakukan Pesiden menghadapi perseteruan itu? Tak ada ketegasan siapa yang bersalah.
Contoh lain adalah soal desakan pengunduran diri Menteri Perhubungan Hatta Radjasa. Setelah terjadi berbagai kecelakaan transportasi umum, muncul desakan agar Hatta meletakkan jabatannya. Tapi Hatta menyerahkan semuanya kepada presiden. Lalu apa jawaban presiden? Diam, setidaknya hingga saat ini.
Banyak pengamat mengatakan, SBY terlihat begitu peragu karena ia ingin menyenangkan semua pihak. Ia sadar posisinya lemah di DPR. Partai Demokrat yang sejak awal mendukung SBY hanya berada di posisi kelima dalam perolehan kursi DPR. Partai Demokrat hanya memperoleh 57 kursi, berbeda jauh dengan urutan pertama Partai Golkar yang mendapat 128 kursi. Ini membuat SBY berusaha sekuat mungkin menjaga koalisi partai yang selama ini mendukung pemerintahannya. Wajar jika kemudian Wakil Presiden dan Ketua Partai Golkar Jusuf Kalla dengan jumawa di depan anggota legislatif Partai Demokrat mengajari SBY, apa yang harus dilakukan jika ingin terpilih lagi sebagai presiden pada 2009.
Presiden barangkali perlu diingatkan, ia menduduki jabatan orang nomer satu karena dipilih oleh 60 persen warga yang menggunakan hak pilihnya pada 2004. Bukan semata-mata dukungan partai-partai politik. Karena itu Presiden tak perlu menyenangkan semua pihak. Sikap ragu-ragu yang selama ini ditunjukkan SBY, justru akan membuat sang presiden kehilangan popularitas di mata pemilihnya. Tentu SBY tidak suka itu terjadi jika ingin terpilih kembali di pemilihan presiden 2009.
Kita ingatkan sekali lagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memenuhi janjinya. Bekerja lebih konkret, menggunakan bahasa terang, tidak ada lagi dusta diantara kita.
Subscribe to:
Posts (Atom)
